Tuesday 06 December 2022
spot_img

WFH di Makassar, Anggota DPR-RI Ini Tuntaskan Tugas dengan Aplikasi Zoom

FOTO: Anggota DPR-RI Komisi III Supriansa, SH, MH, melakukan rapat dengan Kapolri Jenderal Idham Azis, lewat fasilitas teleconference yang menghubungkan Makassar dan Jakarta.


CELEBESTERKINI – Wabah CORONA 19 yang menyerang Indonesia tak membuat beberapa orang membatasi diri dalam menyelesaikan tanggungjawab pekerjaannya. Penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan semua tugas itu dilakukan dengan baik oleh Anggota DPRRI dari Fraksi Golkar, Supriansaa, SH, MH.

Dihubungi saat di Makassar, Kamis (2/4) hari ini, anggota Komisi III ini mengaku sudah tujuh hari di Makassar dan melaksanan instruksi pemerintah untuk Work From Home (WFH) alias kerja dari rumah. “Sampai hari ini sudah tiga rapat saya ikuti secara virtual. Pertama Rapat Paripurna dan kedua saat Rapat Kerja dengan Kapolri serta yang ketiga Saat Rapat Kerja dengan Kementerian Hukumham,” katanya kepada CELEBESTERKINI lewat fasilitas WA.

Untuk mengikuti rapat itu, Supriansa menggunakan aplikasi zoom dan juga fasilitas teleconference lain yang disediakan oleh sekretariat DPR RI. “Tak ada kendala selama ini. Koordinasi saya dan teman-teman komisi dengan mitra kerja seperti Polri, Kemenkumham, Kejaksanaan dan lainnya berjalan dengan baik,” katanya.

Lewat fasilitas itu pula Supriansa sukses mendorong Kemenkumham untuk memberikan keringanan kepada narapidana kasus kejahatan ringan agar memperoleh hak asimilasi. “Kita bersyukur Kemenkumham merespon usulan kami. Tentu sesuai aturan PP 99/2012 dan aturan lain yang ada di kementerian Hukum dan Ham artinya tidak membebaskan secara serampangan tanpa landasan hukumnya katanya,” ujarnya. Usulan Supriansa itu belakangan diketahui selain bermanfaat melonggarkan gerak napi yang over kapasitas juga bisa menyelematkan miliaran uang negara di bidang BK atau biaya Makan.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Dirjen Pas Yunaedi mengatakan, nominal miliaran penghematan merupakan hasil penghitungan dari 270 hari, terhitung bulan April sampai Desember dikalikan dengan Rp32.000,00 biaya hidup (makan, kesehatan, pembinaan, dan lain-lain) lalu dikalikan lagi dengan 30.000 orang. “Penghematan anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) mencapai Rp260-an miliar, selain mengurangi angka overcrowding,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/4/2020). (mg2)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru