Saturday 10 December 2022
spot_img

Walikota dan Gubernur Ngotot Makassar PSBK, Pengamat Hukum Ini Bilang Bisa Lahirkan Kekacauan Hukum

FOTO: Petugas memberhentikan kendaraan di perbatasan Makassar – Maros. Pengendara diperiksa suhu tubuh dan ditanyai keperluannya ke Makassar.



CELEBESTERKINI – Keinginan Pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) dianggap bisa menimbulkan kekacauan hukum.

Sebab istilah itu sama sekali tak dikenal dalam aturan pemerintah pusat untuk menangani wabah COVID – 19. “Saya tak paham dari mana istilah (PSBK) itu muncul. Itu sama sekali tak dikenal dalam peraturan-peraturan di atasnya. Jadi, kalau Pemprov dan Pemkot Makassar mau menerapkannya itu nanti pakai dasar apa?,” kata pengamat hukum Makassar, Sulaiman Syamsuddin.

Sulaiman Syamsuddin

Menurutnya, ada dua acuan utama dalam pembuatan regulasi penyikapi wabah COVID-19 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pedoman PSBB. “Jika akan diterapkan maka tentu PSBK buatan Makassar ini harus dibuatkan regulasi berupa peraturan kepala daerah yang wajib mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Tapi dua regulasi di atasnya sama sekali tak mengatur PSBK,” tambahnya.

Menurut Sulaiman, Presiden Joko Widodo telah memberi warning kepada daerah untuk tak melakukan kreasi sendiri dalam menyikapi wabah COVID-19. “Saya belum paham maksud dari PSBK dan jika itu diterapkan akan sangat sulit untuk menyertainya dengan sanksi sebab regulasinya tak kuat. Ingat Presiden sudah memberi peringatan agar daerah tak berkreasi sendiri,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyatakan Kota Makassar lebih cocok PSBK daripada PSBB. ” Jadi kita sekarang sudah menyiapkan beberapa tempat untuk melakukan isolasi terhadap warga. Kita ada sebuah tempat khusus yakni balai pelatihan yang dimiliki oleh pemprov. Yang kedua, memang kita lagi merancang untuk melakukan isolasi wilayah atau PSBK, jadi bukan PSBB,” jelasnya seperti dilansir Otonominews, Jumat (10/4/2020). Hal itu kemudian diamini oleh Pj Walikota Makasar, Iqbal Suhaeb yang juga setuju pemberlakuan istilah PSBK. (mg2)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru