Tuesday 06 December 2022
spot_img

Valid, Pilkada Diundur ke 2021. Duit Pilkada untuk Corona

Ilustrasi kotak suara pilkada. (antara)


JAKARTA, CELEBESTERKINI – Pilkada serentak September 2020 akhirnya benar-benar ditunda. Keputusan itu diambil pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR-RI dengan KPU dan Bawaslu, Senin (30/3).

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar yang mengabarkan Pilkada serentak 2020 diundur menjadi 2021. Namun belum ada keterangan resmi dari Komisi II tapi mereka membenarkan telah usai RDP dengan KPU dan Bawaslu membahas penundaan Pilkada.”Membicarakan evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 sehubungan dengan adanya kondisi darurat akibat Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Anggota Bawaslu Fritz sendiri mengumumkan penundaan itu melalui akun instagram pribadinya yang diunggah pada Senin (30/3/2020) pukul 18.33 WIB.

Dalam postingan tersebut Fritz menyebut RDP Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat menunda pilkada serentak dengan pemungutan suara tanggal 23 September 2020 ditunda sampai tahun 2021 yang tanggalnya akan ditentukan kemudian. Alasan yang akan digunakan sebagai payung hukum adalah Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).

Dana Hibah pemerintah untuk Pilkada yang telah ditandatangani dalam NPHD akan dikembalikan kepada Pemda untuk digunakan penanganan bencana nonalam Covid-19.

Pengamat Pemilu, Nurmal Idrus mengapresiasi keputusan tersebut. Namun, Nurmal memberikan saran agar KPU menggelarnya tak melewati pertengahan tahun 2021. “Kita tentu berharap wabah Corona ini segera berakhir. Pilkada tak mungkin digelar dengan kondisi seperti sekarang. Tapi KPU harus menghitung dengan cermat. Sebab kualitas demokrasi kita akan sangat rendah karena 270 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya di awal 2021. Artinya, setengah jumlah daerah kita di Indonesia akan dipimpin oleh pelaksana tugas yang bukan dari hasil pilihan rakyat,” katanya.

Nurmal mengusulkan agar KPU memperpendek durasi sejumlah tahapannya sehingga Pilkada tak terlalu lama tertunda.”KPU bisa menyusun tahapan dengan efesien dari sisi waktu. Seperti misalnya verifikasi perseorangan yang bisa diperpendek begitupula masa kampanye,” katanya. (mg2)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru