Saturday 10 December 2022
spot_img

Untuk Para Napi Koruptor, Ini Putusan Presiden Jokowi

FOTO: Terpidana kasus kasus korupsi Setya Novanto saat diperiksa KPK. Mantan Ketua Umum Golkar ini bisa bebas jika wacana pembebasan napi koruptor disetujui.


CELEBESTERKINI – Presiden Joko Widodo menghentikan polemik wacana pembebasan narapidana korupsi. Ia menegaskan tak akan mengeluarkan beleid apapun terhadap wacana itu.

Isu pembebasan narapidana kasus korupsi lanjut usia di tengah pandemi virus corona (COVID-19) sempat menjadi polemik. Peluang tersebut kini ditutup Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rapat terbatas menerima laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Jokowi menjelaskan alasan akan membebaskan napi karena overkapasitas lapas dan dikhawatirkan terjadi penularan virus corona. Namun itu ditekankan Jokowi untuk napi tindak pidana umum (tipidum), dan bukan koruptor yang merupakan kasus tindak pidana khusus (tipidsus). “Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi dalam PP 99 tahun 2012 (Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, red) tidak ada revisi untuk ini. jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum,” kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Jokowi berkaca dari negara-negara lain yang membebaskan napi untuk mencegah penyebaran virus corona. Seperti di Iran dan Brasil yang membebaskan puluhan ribu napi. Kepala Negara mengatakan, pembebasan napi tipidum memiliki syarat ketat. “Kita juga minggu lalu saya menyetujui, ini juga agar ada juga pembebasan napi karena memang lapas kita yang overkapasitas. Sehingga sangat berisiko mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita. Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu saja ada syaratnya, ada kriterianya, dan pengawasannya,” ujar Jokowi.

Yasonna Laoly Angkat Bicara

Yasonna meluruskan dan membantah dirinya ingin membebaskan napi koruptor. Dia mengatakan, membebaskan napi koruptor harus melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. “Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4).

Politikus PDIP itu menyebut pembahasan revisi PP Nomor 99 tahun 2012 belum dilakukan. Menurutnya, itu baru usulan dan bisa saja tidak setuju disetujui Jokowi.

Menurut dia, isu bahwa dia hendak membebaskan koruptor adalah imajinasi tanpa fakta, cenderung mirip halusinasi provokatif. Yasonna mengatakan kebijakannya ditujukan untuk membebaskan para napi yang menghuni sel-sel overkapasitas, pertimbanganya adalah nilai kemanusiaan. Dia kemudian mengulas komentar-komentar di media sosial soal isu pembebasan koruptor yang tidak benar itu. “Bahasanya kasarnya, ampun deh. Bahasa jauh dari adab ketimuran dan bahasa orang terdidik. Level keadaban kita berkomunikasi sudah sangat mundur,” kata Yasonna. (mg2)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru