Wednesday 01 February 2023
spot_img

Sependapat Supriansa, Mantan Ketua KPU Makassar Ini Bilang Proporsional Terbuka Lebih Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia

  • PEMILU – Wacana sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 dianggap pengkhianatan terhadap demokrasi. Rakyat berada dalam posisi tak diuntungkan dengan sistem itu. (ist)

CELEBESTERKINI.com, Soppeng – Anggota DPRRI dari Komisi III, Supriansa, SH, MH, menyebut wacana pemilu 2024 yang akan kembali menganut sistem proporsional tertutup adalah pengkhianatan terhadap demokrasi.

Dalam temu media dengan seluruh jurnalis di Kabupaten Soppeng, di warkop Prima Soppeng, Minggu, 1 Januari 2023, anggota Fraksi Golkar itu mengatakan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup sama saja melawan kehendak reformasi yang menginginkan kedaulatan rakyat sebagai hal yang tertinggi. “Wacana sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 yang bahkan kini tengah memasuki gugatan judicial review di MK, adalah pengkhianatan atas amanat reformasi sehingga harus ditolak,” katanya tegas.

Pendapat itu diamini oleh salah satu pakar pemilu di Sulsel, Dr. Nurmal Idrus, MM. Menurutnya keinginan membawa Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup adalah kemunduran bagi demokrasi karena tidak lagi menjadikan rakyat sebagai penentu utama perwakilan mereka di DPR dan DPRD. “Rakyat memberikan suaranya kepada partai politik dan kemudian hanya segelintir orang di pimpinan parpol yang akan menentukan siapa terpilih padahal yang akan ditunjuk itu adalah atas nama perwakilan rakyat,” ujar Ketua KPU Makassar 2013 ini.

Pakar kepemiluan Dr. Nurmal Idrus, MM, mendukung penolakan pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. (ist)

Kondisi itu membuat rakyat tak punya lagi korelasi langsung dengan wakil mereka di parlemen. “Rentang kendali rakyat terhadap wakil mereka di parlemen akan makin lemah karena ada parpol yang mengantarainya. Padahal, mereka duduk di parlemen itu atas nama rakyat dan harus berjuang untuk kepentingan rakyat bukan parpol,” tambahnya.

Terkait dengan mahalnya biaya pemilu dengan sistem proporsional terbuka, Nurmal menyebut itu hanya alasan pembenar untuk memuluskan rencana ini. “Biaya kampanye caleg selama ini kan ditanggung oleh masing-masing caleg, bukan dengan duit negara. Proporsional terbuka akan melahirkan dinamisasi bukan hanya dari sisi politik tetapi juga dari sisi ekonomi dengan banyaknya kebutuhan caleg jelang pemilu. Masyarakat diuntungkan dari sisi ekonomi dan juga diuntungkan dari sisi politik karena mereka punya kendali langsung pada caleg- caleg itu,” ujarnya.

Nurmal menyebut semua alasan mengenai penerapan proporsional tertutup dalam pemilu adalah lemah dan sulit untuk dicarikan argumentasi yang tepat. “Sebab, wacana ini memang hanya untuk kepentingan sejumlah individu di pimpinan parpol yang akan banyak diuntungkan. Jika ini diterapkan maka oligarki dan nepotisme politik dan kekuasaan akan makin berkembang sementara politik uang di internal parpol akan semakin marak yang justru akan membuat kekacauan baru dan berbiaya tinggi,” katanya.

Nurmal menyarankan daripada memikirkan bagaimana mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup, adalah lebih baik para stakeholder pemilu di negeri ini memikirkan bagaimana penguatan terhadap lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu beserta jajarannya. “Perkuat Bawaslu dan jajarannya agar bisa mencegah praktek tak fair yang selama ini dikeluhkan di pemilu, begitupula dengan KPU yang harus lebih tegas dalam mengelola pemilu, tidak seperti sekarang yang terlihat tak punya ketegasan dalam verifikasi parpol,” tukasnya. (sah/ren)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru