Tuesday 06 December 2022
spot_img

Selama Masa PSBB Makassar, Tak Boleh Duduk Berdampingan di Mobil, Suami Isteri Berboncengan Wajib Bawa Kartu Nikah

FOTO: Selama masa PSBB di Kota Makassar, tak boleh lagi ada pengendara motor berboncengan seperti ini, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. (int)



CELEBESTERKINI – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar tanggal 27 April – 7 Mei 2020, benar-benar akan menjadi pengalaman baru bagi warga kota ini.

Pasalnya, ada banyak kebijakan baru nan menggelikan yang akan mereka alami selama masa pembatasan sosial itu. Dua di antaranya sangat tak biasa yaitu penumpang kendaraan tak boleh duduk berdampingan di kursi depan sejajar dengan sopir dan tak boleh berboncengan motor. “Kecuali mereka adalah susmi isteri dan keluar rumah karena ada keperluan mendesak” kata Jubir Satgas Penggulangan COVID-19 Kota Makasar, Ismail Haji Ali.

Untuk itu, jika memang harus keluar rumah dan berboncengan maka pasangan suami isteri harus mengantongi kartu nikah mereka. “Jika tidak ada bukti bahwa keduanya suami isteri maka akan diturunkan salah satunya,” tambahnya.

Aturan untuk kendaraan pribadi roda dua atau motor sama dengan aturan kendaraan pribadi roda empat atau lebih. Artinya, baik sepeda mtor pribadi, ojek pangkalan, maupun ojek online tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang saat pemberlakuan PSBB.

Namun pengguna sepeda motor yang tak bisa memperlihatkan bukti nikah tetap bisa berboncengan tapi dengan syarat; asal alamat pada kartu identitas pengemudi dan pembonceng sama. Bahasa simpelnya, keluarga atau satu rumah. Artinya jika Anda berboncengan harus siap-siap dengan identitas yang akan diminta petugas.

Selain itu baik pengemudi maupun penumpang harus menggunakan masker dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Sementara itu untuk aturan kendaraan roda empat penumpang tak boleh berdampingan dengan supir di kendaraan juga akan dilakukan dengan tegas. “Ini agar physical distancing tetap dapat dilakukan meski berkendara,” katanya.

Selain itu, jumlah penumpang dalam kendaraan juga akan diatur. Maksimal penumpang berjumlah setengah dari kapasitas kendaraan. Hal sama berlaku bagi kendaraan penumpang umum.

Selama PSBB, lanjut Ismail, ada pengecualian untuk aktivitas pekerjaan pemenuhan kebutuhan pokok, baik itu penyediaan, pengolahan maupun pengiriman. “Juga dikecualikan untuk aktivitas pekerjaan di sektor kesehatan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, media cetak dan elektronik maupun online, keuangan, perbankan dan sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu” jelasnya. Sementara itu untuk fasilitas umum pemenuhan kebutuhan dasar sehari hari tetap dibuka. (mg2)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru