Tuesday 06 December 2022
spot_img

Sah, Pilkada 9 Desember 2020

FOTO: Raker Komisi II dengan stakeholder pemilu di Jakarta, beberapa waktu lalu. Mereka menyepakati pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020.



CELEBESTERKINI – Tiga pemangku kepentingan terkait masa depan Pilkada yang tertunda karena wabah COVID – 19, yaitu KPU, Kemendagri dan Komisi II DPRRI, akhirnya menyepakati tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari pemungutan suara pilkada serentak di Indonesia.

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (14/4/2020), hari ini.

Sebelumnya, KPU menyediakan tiga waktu pelaksanaan yaitu Desember 2020, April 2021 dan November 2021. “Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020,” ujar Doli.

Berikut ini kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

  1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.
  2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

KPU Bakal Kesulitan Dana

Menanggapi keputusan itu, pengamat pemilu, Dr. Nurmal Idrus, menyatakan waktu 9 Desember 2020 itu menjadi waktu yang memang tepat meski juga beresiko. “Itu waktu yang tepat karena tak terlalu lama rentan waktunya dari September 2020. Namun, KPU juga harus kembali menghitung resiko terutama dari sesi anggaran mengingat banyak daerah yang ada sebelumnya telah mengalihkan dana pilkadanya menjadi dana penanggulangan Cobid-19,” ujarnya. (mg2)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru