Wednesday 01 February 2023
spot_img

Pilkada 2024, Sinyal Bahaya Petahana

  • Petahana punya keunggulan politis dalam kontestasi perebutan suara karena punya penguasaan elektoral yang lebih lebar. Keleluasaan itu diperoleh karena mereka menguasai dan memengaruhi semua sendi-sendi elektoral yang mengontrol pemilih. Seperti struktur birokrasi, finansial dan kewenangan yang melekat.

Pemerintah dan DPRRI agaknya telah sepakat untuk tak “menganggu” keberadaan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kemendagri menolak revisi, demikian pula Senayan yang diinisiasi parpol pengendali seperti PDIP dan Golkar, juga menyatakan tak perlu revisi.

Kondisi itu membuat rencana menggelar Pilkada di 2022 dan 2023 menjadi buyar. Sebab, dalam UU Pilkada disebutkan bahwa Pilkada serentak akan digelar pada November 2024.

Situasi ini secara politis sangat tak menguntungkan semua kepala daerah dengan status petahana alias incumbent. Mengapa demikian? Itu karena jika pilkada digelar 2024 maka ratusan petahana akan berada dalam status tak menjabat saat pilkasa digelar. Para petahana hasil pilkada 2017 dan 2018 akan menghadapi kesulitan yang besar.

Harus diakui status petahana ketika pilkada digelar adalah status yang memberi jaminan mendekatkan dirinya pada kemenangan. Walau tak semua petahana bisa memanfaatkan kelebihannya dan ada juga yang akhirnya kalah, tetapi persentase kemenangan petahana dari penantangnya selama ini masih jauh lebih besar daripada yang kalah.

Petahana punya keunggulan politis dalam kontestasi perebutan suara karena punya penguasaan elektoral yang lebih lebar. Keleluasaan itu diperoleh karena mereka menguasai dan memengaruhi semua sendi-sendi elektoral yang mengontrol pemilih. Seperti struktur birokrasi, finansial dan kewenangan yang melekat.

Petahana memang tak menjabat saat hari pemungutan suara, tetapi dia hanya cuti dan akan kembali lagi begitu hari pertama pasca pemungutan suara. Dia bisa memengaruhi hampir seluruh komponen elektoral yang digerakkan untuk keuntungan dirinya.

Tapi, apa jadinya jika pilkada digelar sementara dirinya bukan lagi petahana. Tentu, semua kekuatan yang disebutkan di atas akan hilang. Maka, mereka harus mengubah strategi. Dalam masa akhir periodesasinya, petahana perlu membangun lebih kuat pondasi kepemimpinannya sebelum meletakkan jabatan. Semua program yang dijanjikan di periode pertama harus diselesaikan agar bisa menjadi jualan kampanye nanti. Sementara di struktural birokrasi mereka wajib menempatkan orang – orang terpercaya agar bisa dikendalikan kelak.

Paling penting seorang petahana sedari sekarang harus menyiapkan kekuatan tim pemenangannya yang harus berjalan searah dengan semua program pemerintahan yang tengah diselesaikannya. Program apapun yang digenjot harus diolah menjadi kekuatan yang terus menggumpalkan popularitas dan elektabilitas sang petahana di mata pemilih. Sehingga jika akhirnya nanti ia akan maju kembali meski tak berposisi petahana tetapi punya keuntungan lain yang sudah ditanam saat menjabat. (mal)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru