Monday 26 September 2022
spot_img

Pendapatan Hanya Rp132 M, Sidrap tak Bangkrut karena Bantuan Ini

  • LAPORAN – Bupati Sidrap Dollah Mando menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya di depan DPRD Sidrap, Jumat lalu. Terungkap bahwa pendapatan asli hanya Rp132 miliar. (SIDRAPKAB)

CELEBESTERKINI.com SIDRAP – Pendapatan murni atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidrap, ternyata hanya Rp132 miliar lebih. Jumlah itu hanya mencapai 92,29% dari target awal.

Pendapatan seperti itu tentu bisa membuat daerah penghasil beras ini kolaps alias bangkrut. Untung saja, Sidrap terbantu oleh dana transfer pusat yang menyelamatkan keuangan daerah.

Hal itu terungkap ketika Bupati Sidrap Dollah Mando, menyampaikan pemaparannya di depan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidrap dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 dan penyerahan Ranperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, Jumat (19/3/2021) lalu. Ia menyebut realisasi pendapatan pemerintahnya sebesar Rp1,186 triliun lebih atau 96,87% dari target sebesar Rp1,225 triliun lebih.

Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi PAD sebesar Rp132 miliar lebih atau 92,29% dari target dan adanya Dana Perimbangan dari pusat sebesar Rp830 miliar lebih atau 98,99%, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp231 miliar lebih atau 92,49% dari target anggaran.

Ketua DPRD Sidrap, H. Ruslan didampingi Wakil Ketua, Kasman, memimpin rapat. Hadir di kesempatan itu, Bupati Sidrap, H. Dollah Mando dan Wakil Bupati Sidrap, H. Mahmud Yusuf.

Dollah Mando dalam sambutannya mengatakan, penyampaian LKPJ merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. “Meliputi pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran,” jelasnya.

Adapun realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp1,183 triliun lebih atau 95,06% dari target anggaran. Rinciannya, realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp632 miliar lebih, setara 98% dan realisasi belanja langsung sebesar Rp550 miliar lebih atau 91,88%.

Sementara untuk pengelolaan pembiayaan daerah, disebutkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp24 miliar lebih atau 100,3%, dan realisasi pengeluaran pembiayaan yang utamanya berasal dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp4,07 milar atau 93,57% dari target.

Terkait urgensi Ranperda Perubahan RPJMD 2018-2023, Dollah mengutarakan karena perubahan beberapa regulasi. Di antaranya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Permendagri 70 Tahun 2019 tentang SIPD, serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. “Perubahan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi tahun ini yang disertai dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 menjadi rumusan penting yang dicantumkan dalam perubahan RPJMD 2018-2023,” terang Dollah. (SAH/REN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru