Saturday 10 December 2022
spot_img

Pemerintah Tunggu Usulan Perppu Penundaan Pilkada, Pengamat Ini Bilang KPU Jangan Gegabah

Menkopolhukam, Mahfud MD

JAKARTA, CELEBESTERKINI – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah siap membuat perppu penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah wabah virus corona. Pengamat Pemilu, Dr. Nurmal Idrus, meminta KPU jangan gegabah.

Pilkada Serentak di beberapa provinsi sekiranya digelar pada 23 September 2020. Hingga kini belum ada keputusan final terkait penundaan. Hanya saja, pada Sabtu (21/3) lalu KPU mengumumkan ada beberapa tahapan pilkada yang terpaksa ditunda menghadapi situasi di tengah wabah corona virus ini.  “Tentu kalau pada saatnya nanti KPU meminta perppu itu dikeluarkan kita akan mempelajari kemungkinan itu,” kata Mahfud melalui rekaman suara, Selasa (24/3), seperti dilansir CNN.

Namun Mahfud mengatakan sebenarnya penundaan ini tak selalu harus dilakukan melalui perppu. Karena keadaan saat ini cukup mendesak, proses penundaan itu bisa dilakukan hanya melalui proses legislasi biasa. 

Meski demikian, dia tetap akan menerima apapun keputusan KPU jika memang pilkada harus ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.  “Tapi kalau nanti terpaksa perppu yang biasanya mendesak kita tunggu perkembangannya dari KPU,” kata dia. 

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pihaknya telah menunda tiga tahapan pilkada akibat dampak wabah virus corona yang saat ini semakin meluas di Indonesia.  “Menunda 3 tahapan penyelenggaraan pilkada,” kata Viryan saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (21/3). 

Tiga tahapan itu, kata Viryan, yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan, hingga rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Pengamat Pemilu, Dr. Nurmal Idrus, meminta KPU jangan gegabah dalam menyikapi masalah itu. “Tak boleh gegabah karena keputusan apapun yang diambil KPU terkait penundaan pilkada akan berimbas panjang,” katanya di Makassar, Rabu 24 Maret 2020. Sebelumnya, saat KPU umumkan penundaan tahapan pilkada, Nurmal mengeritiknya secara keras sebagai keputusan yang setengah hati. Menurut Nurmal, mestinya KPU tak hanya menunda tiga tahapan itu tetapi juga tahapan krusial lainnya yaitu pendaftaran, penetapan dan kampanye pilkada. “Karena itu saling berkaitan dengan empat tahapan yang sudah ditunda KPU. Ini agar ada kepastian dan perancangan ulang strategi calon peserta,” tambahnya.

Tetapi, terkait penundaan hari pemungutan dan penghitungan suara itu, Nurmal balik meminta KPU tak gegabah memutuskannya. “Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sangat krusial karena KPU tak bisa mengubahnya begitu saja. UU No. 10/2016 di Pasal 201 ayat 6 mematok bahwa hari pemungutan harus September 2020. Kecuali KPU hanya memundurkan misalnya ke tanggal 30 September 2020 itu tak butuh perubahan UU. Tapi jika lewat September 2020 mereka membutuhkan perubahan UU,” kata mantan komisioner KPU Makassar ini.

Perubahan waktu pemungutan suara juga akan melahirkan ekses panjang. Sebab, sebagian kepala daerah akan berakhir masa jabatannya di 2020 dan di awal 2021. “Berarti harus ada lagi pelaksana tugas kepala daerah. Selain itu akan semakin memperpendek masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2020 karena mereka hanya bisa menjabat sampai 2024,” tukasnya. (mg2)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru