Saturday 10 December 2022
spot_img

PDIP Melawan KPK

Jumpa pers PDIP terkait kasus OTT KPK (foto: beritasatu)

JAKARTA, CELEBESTERKINI – Koordinator tim hukum PDI-P Teguh Samudera menilai, upaya penggeledahan dan penyegelan Kantor DPP PDI-P oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melanggar hukum.
Menurut dia, hal tersebut melanggar hukum lantaran dalam penggeledahan KPK membutuhkan izin Dewan Pengawas.

Sementara itu, upaya penyegelan dan penggeledahan kemarin belum mendapat izin Dewan Pengawas.

“Bahwa terkait upaya penggeledahan dan penyegelan yang hendak dilakukan oleh penyidik KPK di Gedung PDI Perjuangan pada 9 Januari 2020 tanpa ijin tertulis dari Dewan Pengawas, adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar kode etik,” ujar Teguh di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (15/1/2020), seperti ditulis Kompas.

Teguh mengatakan, ketentuan tersebut termaktub dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Menurut Teguh, berdasarkan Pasal 37 b Ayat 1 Undang-undang KPK, dinyatakan bahwa Dewan Pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan.

Kemudian, lanjut Teguh, hal itu ditegaskan lagi pada Pasal 47 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
“Oleh karena itu menurut hukum, izin tertulis dari Dewan Pengawas adalah hal yang wajib dan mutlak harus ada,” lanjut Teguh.

Diberitakan sebelumnya, KPK hendak menyegel dan menggeledah Kantor DPP PDI-P usai menangkap tangan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait pergantian anggota DPR di Fraksi PDI-P.
Kasus tersebut melibatkan mantan caleg PDI-P Harun Masiku yang kini berstatus tersangka dan masih buron.
Saat hendak menyegel dan menggeledah, KPK tak diizinkan melakukannya lantaran belum memiliki izin Dewan Pengawas. (kpc/mal)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru