Home / Makassar / Utama

Minggu, 16 Februari 2020 - 19:48 WIB

Mantan Napi Bisa Daftar PPS Pilwali Makassar

MAKASSAR, CELEBESTERKINI – Kabar baik bagi mantan narapidana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar mempersilahkan mereka mendaftar sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilwali Makassar 2020.

Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Hanya mantan napi yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara, yang bisa mendaftar. Jika diancam 5 tahun atau lebih maka tetap tak bisa mendaftar.

Untuk diketahui, PPS adalah petugas penyelenggara Pilwali Makassar yang akan bertugas di masing masing kelurahan. Anggotanya sebanyak tiga orang.

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah membuka pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020.
Ketua KPU Makassar, M Faridl Wajdi dalam pengumuman KPU nomor 175/PP.04.2-Pu/7371/KPU-Kot/II/2020 merilis persayaratan sebagai anggota PPS.

Terdapat 12 persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga negara Indonesia
  2. Berusia paling rendah 17 tahun
  3. Setia kepada Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Proklamasi 17 Agustus 1945
  4. Mempunyai Integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
  5. Tidak menjadi anggota parpol atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai
  6. Berdomisilu dalam wilayah kerja PPS
  7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
  8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
  9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara
  10. Tidak pernah diberi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
  11. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu
  12. Belum pernah menjabat 2 kali periode dalam jabatan yang sama.

Selain itu, seorang calon anggota PPS belum pernah menjabat sebagai penyelenggara dalam dua periode. KPU Makassar menggambarkan dimana perhitungan jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wapres, Pilgub dan Wagub, Pilbup dan Wabup/Pilwalkot dan Wawali dengan empat periodisasi. (mg2)

Share :

Baca Juga

Politik

Dikasih Jabatan Waketum, Ini Badan Golkar yang Dikendalikan NH

Utama

Hati-Hati, Beli Mobil di Jakarta

Bisnis

Horeee..!! Maskapai Banting Harga, Diskon Hingga 50%

Daerah

Kunci Perbatasannya, Soppeng Terlarang Untuk Panas di Atas 38 Derajat

Kesehatan

Melonjak, 13 Positif Corona di Sulsel, Mantan Rektor Unhas Dikabarkan Salah Satunya

Daerah

Coba Sensasi Baru Lejja, Berendam Air Panas Tengah Malam

Internasional

Hari Ini Singapura Isolasi Diri, Termasuk dari Indonesia

Kesehatan

Gubernur Nurdin Minta tak Cipika Cipiki Dulu