Saturday 10 December 2022
spot_img

Lelang Proyek Ditunda, Ini Penjelasan Pemerhati Pengadaan

ALASAN DITUNDA – Pemerhati pengadaan barang dan jasa di Sulsel, Agus Iskandar memberi penjelasan bahwa penundaan itu bukan karena ada masalah dan bukan karena kesalahan UKPBJ di daerah dan di LPSE seluruh Indonesia. (ist)

CELEBESTERKINI.com, Soppeng – Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, tiba-tiba membatalkan lelang sejumlah paket kegiatan proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Pembatalan dilakukan UPBJ setempat seiring terbitnya Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa dari regulasi sebelumnya yakni Permen PUPR No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia dan Permen PUPR No. 25/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi melalui Penyedia yang mengacu pada Perlem LKPP No.9 Tahun 2018, yang telah dicabut dengan terbitnya Perlem LKPP No. 12 tahun 2021, berdasarkan pada Perpres 12 tahun 2021 perubahan Perpres 16 Tahun 2018.

Penggiat dan pemerhati pengadaan barang dan jasa di Sulsel, Agus Iskandar memberi penjelasan bahwa penundaan itu bukan karena ada masalah dan bukan karena kesalahan UKPBJ di daerah dan di LPSE seluruh Indonesia.

Tetapi karena Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 yang diundangkan tanggal 2 Juni 2021, baru terpublish pada website resmi JDIH LKPP pada tanggal 10 Juni 2021, sedangkan dalam ketentuannya, harus diberlakukan sejak diundangkan. “Makanya Proyek yg diumumkan Tendernya setelah tanggal 2 Juni 2021 kemarin di Soppeng (4 Juni 2021). Harus dibatalkan dan Dokumen Pemilihannya harus disesuaikan dengan Model Dokumen Pemilihan (MDP) yang sesuai Lampiran V Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 serta proses tendernya harus menyesuaikan dengan Ketentuan2 yang ada dalam Perlem LKPP No. 12/2021,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis 17 Juni 2021, malam.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Soppeng , Muhammad Ikhsan menyebut semua paket lelang yang ditayangkn setelah tanggal 2 Juni 2021 dan belum ditetapkan pemenangnya harus dibatalkan. “Pasca penetapan Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP No 12 pada tanggal 2 Juni 2021 lalu, Semua tender /lelang yang ditayangkan setelah tanggal 2 Juni 2021 dilakukan pembatalan karena harus mengacu terhadap perubahan regulasi tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, dan ini berlaku secara nasional,” katanya.

Menurut Muhammad Ikhsan, lelang proyek kembali akan dilaksanakan setelah dokumen lelang telah diperbaiki sesuai dengan PerLem LKPP terbaru. “Lelang akan kembali dilaksakan setelah semua dokumen lelang menyesuaikan PerLem LKPP nomor 12 tahun 2021. Semua dokumen lelang sudah dikembalikan ke SKPD masing masing untuk diperbaiki,” ujarnya.

Dr. Nurmal Idrus, MM

Terkait dengan kondisi itu, akademisi dan konsultan asal Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, MM, menyebut pembatalan itu bakal berefek domino yang panjang. “Sebab, pertumbuhan ekonomi Soppeng menurut BPS banyak ditopang sektor konstruksi. Sektor ini berpengaruh nomor dua setelah sektor pertanian. Sektor konstruksi ini menghidupi banyak keluarga di Soppeng dan jika tak jalan bakal memukul mereka yang selama ini asap dapurnya ditopang sektor ini,” katanya.

Nurmal mengkhawatirkan dampak lain dari penundaan itu terutama untuk proyek dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). “Kalau terlambat ditenderkan terutama untuk proyek DAK bisa bermasalah. Batas akhir OmSPAN tanggal 21 Juli 2021, bisa tak terkejar,” tambahnya.

Ia berharap pihak Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Soppeng bisa punya terobosan agar masalah ini bisa lebih cepat dituntaskan agar tak menghambat berbagai program yang seharusnya segera dinikmati warga. (Rin/sah)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru