Tuesday 27 September 2022
spot_img

Lelang Proyek di Soppeng Bermasalah, Rakyat Dikorbankan Pertumbuhan Ekonomi Melambat

PROYEK BENDUNGAN – Semua paket lelang di Soppeng yang ditayangkan setelah tanggal 2 Juni 2021 dan belum ditetapkan pemenangnya harus dibatalkan. (soppengkab)

CELEBESTERKINI.com, Soppeng – Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) di Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, tiba-tiba membatalkan lelang sejumlah paket kegiatan proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Pembatalan dilakukan UPBJ setempat seiring terbitnya Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa dari regulasi sebelumnya yakni Permen PUPR No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia dan Permen PUPR No. 25/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi melalui Penyedia yang mengacu pada Perlem LKPP No.9 Tahun 2018, yang telah dicabut dengan terbitnya Perlem LKPP No. 12 tahun 2021, berdasarkan pada Perpres 12 tahun 2021 perubahan Perpres 16 Tahun 2018

Dilansir media online Mediatanews, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Soppeng , Muhammad Ikhsan menyebut semua paket lelang yang ditayangkn setelah tanggal 2 Juni 2021 dan belum ditetapkan pemenangnya harus dibatalkan. “Pasca penetapan Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP No 12 pada tanggal 2 Juni 2021 lalu, Semua tender /lelang yang ditayangkan setelah tanggal 2 Juni 2021 dilakukan pembatalan karena harus mengacu terhadap perubahan regulasi tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, dan ini berlaku secara nasional,” katanya.

Menurut Muhammad Ikhsan, lelang proyek kembali akan dilaksanakan setelah dokumen lelang telah diperbaiki sesuai dengan PerLem LKPP terbaru. “Lelang akan kembali dilaksakan setelah semua dokumen lelang menyesuaikan PerLem LKPP nomor 12 tahun 2021. Semua dokumen lelang sudah dikembalikan ke SKPD masing masing untuk diperbaiki,” ujarnya.

Dikonfirmasi di Makassar, Rabu 16 Juni 2021, malam, akademisi dan konsultan asal Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, MM, menyebut pembatalan itu bakal berefek domino yang panjang. “Sebab, pertumbuhan ekonomi Soppeng menurut BPS banyak ditopang sektor konstruksi. Sektor ini berpengaruh nomor dua setelah sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi daerah ini. Sektor konstruksi ini menghidupi banyak keluarga di Soppeng dan jika tak jalan bakal memukul mereka yang selama ini asap dapurnya ditopang sektor ini,” katanya.

Selain itu, hak warga Soppeng untuk segera menikmati hasil pembangunan bakal tertunda atau bahkan batal sama sekali. “Proyek-proyek itukan mayoritas untuk pembangunan bagi publik, jika tak terlaksana maka tentu warga yang rugi,” tambahnya.

Ia berharap pihak Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Soppeng bisa punya terobosan agar masalah ini bisa lebih cepat dituntaskan agar tak menghambat berbagai program yang seharusnya segera dinikmati warga. (Rin/sah)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru