Saturday 10 December 2022
spot_img

KPU Soppeng Tata Dapil, Bakal Ada Perubahan Dapil atau Penambahan Anggota DPRD?

  • PAMFLET – Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu 2024 di Soppeng mulai dilakukan KPU. Lembaga ini menunggu masukan dan tanggapan dari masyarakat sebelum merevisi dapil. (ist)

CELEBESTERKINI.com, Soppeng – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng membuka peluang terjadinya perubahan Darah Pemilihan (Dapil) Pemilu 2024 di Kabupaten Soppeng. Demikian pula dengan kemungkinan bertambahnya anggota DPRD Soppeng dari 30 anggota yang ada sekarang.

Untuk merancang hal itu, KPU Soppeng sejak Rabu, 23 November 2022 kemarin, telah menyebarkan pamflet yang berisi pemberitahuan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Soppeng dalam Pemilu 2024.

KPU Soppeng menunggu tanggapan masyarakat itu mulai 23 November 2022 hingga 6 Desember 2022. Masyarakat yang ingin memberikan masukan dan tanggapan dapat mengambil format tanggapan di KPU Soppeng atau mengunduh di lama https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan. Tanggapan bisa diantar langsung ke ke Kantor KPU Soppeng di Salotungo, Kecamatan Lalabata atau mengirimkan tanggapan itu secara digital ke https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

Belum ada konfirmasi dari KPU Soppeng mengenai hal itu. Redaksi CELEBESTERKINI.com lewat perwakilan di Soppeng berusaha mengkonfirmasi Ketua KPU Soppeng, tadi malam, namun belum dijawab.

Pengamat Pemilu yang juga akademisi di Unipol Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, MM, mengatakan perubahan daerah pemilihan dan alokasi kursinya di Soppeng bisa saja terjadi di Pemilu 2024. “Itu tergantung pembacaan KPU Soppeng berdasarkan tanggapan masyakarat ini. Yang tak bisa berubah adalah jumlah anggota DPRD Soppeng yang masih akan tetap 30 orang. Jumlah itu baru bisa bertambah jika penduduk Soppeng sudah di atas 300.000 orang. Kan sekarang masih di bawah 250.000,” kata Mantan Ketua KPU Makassar ini.

Dr. Nurmal Idrus, MM.

Untuk penataan dapil dan alokasi kursi, Nurmal menyebut UU No 7/2017 tentang Pemilu memang tak mengatur spesifik terkait dengan jumlah dapil di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. “UU No 7/2017 memang tak mengatur spesifik tentang Dapil DPRD kabupaten/kota, itu berbeda dengan dapil DPR RI dan DPRD Provinsi dimana UU itu langsung mencantumkan dapil dan alokasinya di lampiran UU. Untuk DPRD Kabupaten/Kota diserahkan ke KPU,” katanya.

Jadi, KPU Soppeng terbuka peluang untuk mengatur dapil dan alokasi kursi yang ada sekarang. “KPU Soppeng bisa saja mengubahnya yang penting ketentuannya tak melanggar syarat ini seperti daerah pemilihan kabupaten/kota memiliki alokasi kursi minimal 3 dan mksimal 12 kursi; kedua, wilayah daerah pemilihan kabupaten/kota adalah kecamatan, gabungan kecamatan atau bagian kecamatan,” ujar Nurmal. (sah/ren)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru