Tuesday 27 September 2022
spot_img

KPK Mulai Kejar ‘Penguasa’ Proyek di Sulsel

  • KONTRAKTOR – Juru Bicara KPK Ali Fikri membeberkan materi pemeriksaan terhadap tiga kontraktor proyek dari Sulsel yang diperiksa KPK, Selasa. Mereka dipanggil karena memiliki banyak proyek dan diduga mengirim sejumlah dana ke NA. (IST)

CELEBESTETKINI.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus gratifikasi yang melibatkan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA). Selasa, 23 Maret 2021, KPK memanggil tiga pengusaha yang selama ini menjadi ‘penguasa’ proyek di Sulsel. Ketiganya adalah PY, AG dan TW.

Namun, dari ketiganya yang hadir hanya AG dan TW. PY tak hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang. “Mereka dipanggil (kontraktor) untuk bersaksi pada kasus gratifikasi di Sulsel yang melibatkan tiga orang yang sudah kami tahan,” kata Jubir KPK, Ali Fikri.

AG diperiksa karena KPK melihat ada banyak proyek yang dikerjakan oleh kontraktor ini. Sementara TW dipanggil karena adanya aliran dana dari dirinya ke NA.

Pemanggilan ketiga kontraktor itu sebagai babak baru dalam kasus NA itu. Pasalnya, selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa selain Agung Sucipto yang ditangkap bersama NA, di Sulsel pengerjaan proyek-proyek besar terutama infrastruktur jalan hanya dikuasai segelintir kontraktor kakap.

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Politisi Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu diyakini menerima suap dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Nurdin diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp 5,4 miliar terkait proyek di lingkungan Pemprov Sulsel. Duit Rp2 miliar diberikan dari Agung melalui Edy. Suap itu diberikan agar Agung dapat kembali menggarap proyek di Sulsel untuk tahun anggaran 2021.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Agung dikenakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (SAH/REN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru