Monday 26 September 2022
spot_img

KPK Bidik Cukong Pilkada 2024, Sebut Bakal Lakukan Ini

  • KETUA KPK – Firli Bahuri ingin menguji adanya selentingan yang mengatakan sejumlah kepala daerah mengaku tak mengeluarkan duit untuk bertarung di Pilkada. (ist)

CELEBESTERKINI.com, Jakarta – Praktek cukonisasi di Pilkada diyakini KPK masih akan terus terjadi di Pilkada 2024. Untuk itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menyebut lembaganya akan terus memantau kondisi itu terutama jelang tahun politik ke depan.

Terkait cukonisasi yang menjadi penyedia dana bagi calon kepala daerah, Firli punya cerita lucu saat bertemu dengan sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam sebuah acara yang digagas KPK.

Firli ingin menguji adanya selentingan yang mengatakan sejumlah kepala daerah mengaku tak mengeluarkan duit untuk bertarung di Pilkada. “Saya minta mereka unjuk tangan jika merasa tak mengeluarkan banyak uang untuk menang di Pilkada, ternyata tak ada satu pun yang mengaku,” katanya saat menceramahi Partai Berkarya dalam kegiatan Politik Cerdas Berkualitas (PCB) di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan Persada, Selasa, 12 Juli.

Ia mengungkapkan money politic atau politik uang masih marak terjadi. Menurutnya, sebagaian besar kepala daerah yang maju Pilkada disokong oleh donatur. “Ternyata, Pak, hasil survei kita memang untuk jadi kepala daerah pakai uang. 82,3 persen dibiayai oleh donatur dan sponsor. Itu eksekutif,” kata Firli seperti ditayangkan di YouTube KPK RI.

Firli mengatakan penuturannya ini berdasarkan pengakuan kepala daerah kepada dirinya dalam sebuah acara.

Padahal, harusnya politik uang tak boleh ada lagi. Firli mengatakan, praktik semacam ini menjadi awal langgengnya korupsi di kalangan kepala daerah. “Di eksekutif, tidak boleh terjadi dalam rangka menghasilkan calon pemimpin, partai politik harus bebas dari suap menyuap untuk mencalonkan para calon pemimpinnya,” tegasnya. “Enggak boleh ada jual surat rekomendasi,” imbuh Firli.

Lebih lanjut, Firli juga menyinggung kamar kekuasaan legislatif yang masih kerap disusupi praktik suap menyuap. Padahal, praktik semacam ini tak boleh terjadi. “Tidak boleh ada penyusunan regulasi dan UU terjadi suap menyuap, tidak boleh ada pemilihan para calon hakim, hakim agung, hakim MA, hakim MK, komisioner, terjadi tindak pidana Korupsi. Tidak boleh lagi ada uang ketok palu dalam rangka pengesahan APBD kabupaten, kota, maupun gubernur,” pungkasnya. (*/sah)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru