Saturday 10 December 2022
spot_img

Kartu Pra Kerja Diragukan, Supriansa: Sistem Itu Bagus, Penyalahgunaan Anggaran Gampang Dilacak

FOTO: Anggota DPRRI Fraksi Golkar, Supriansa, SH, MH




CELEBESTERKINI.com, Jakarta – Kartu Pra Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo, banyak melahirkan polemik. Kartu tersebut dianggap tak memberikan solusi bagi himpitan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID19.

Anggota Komisi III DPRRI dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa, SH, MH, meminta kepada semua pihak untuk menyingkirkan kecurigaannya terhadap kebijakan Kartu Pra Kerja ini. Menurutnya, baik dari sisi manfaat dan juga penggunaan anggarannya, Kartu Pra Kerja saat ini sangat berbeda. “Data terbaru mencatat ada 1,6 juta pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dan sudah ada 8,4 juta orang yang sudah mengikuti program ini, artinya program ini justru membuka mata dan telinga kita bahwa masyarakat meminatinya. Ada lebih banyak lagi pencari kerja baru yang dijaring dan bukan semata-mata korban PHK, ” kata Supriansa yang baru saja ditugaskan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Rabu (29/4/2020).

Supriansa yang ditemui di depan ruang Komisi III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, usai RDP dengan KPK, menyebut sistem daring yang ditempuh juga menimbulkan banyak keuntungan. “Karena saat ini kan tak mungkin dilakukan pelatihan secara konvensional karena situasi wabah COVID19 yang mengharuskan menjaga jarak, jadi dilakukan dengan daring. Selain itu sistem daring ini membuat penggunaan anggaran menjadi lebih mudah dikontrol,” tambahnya.

Sistem kontrol penggunaan anggaran lanjut Supriansa, menjadi lebih mudah dengan sistem digital itu. “Karena dengan demikian penegak hukum bisa dengan mudah melakukan pelacakan dan pengawasan dengan sistem yang digital. Itu bedanya jika programnya konvensional” lanjutnya. Temasuk polemik penunjukan delapan vendor yang menangani program itu. “Delapan vendor itu pasti melalui seleksi dengan baik dan kinerja mereka dengan gampang bisa diteropong karena semua dilakukan dengan digital, baik jumlah peserta pelatihannya maupun pelaksanaan pelatihannya,” imbuhnya.

Sebagai anggota Komisi III, Supriansa menyebut mereka telah mendorong KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengefektifkan monitoringnya terhadap semua penggunaan anggaran untuk mengatasi COVID19. Dalam rapat dengan Komisi III, Rabu, ketua KPK menyebut pihaknya telah menempatkan sistem monitoring untuk pencegahan pada sedikitnya 9 wilayah di Indonesia. (Mg2/mal)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru