Saturday 10 December 2022
spot_img

Kadis Kesehatan Soppeng Mestinya Paham, Permenkes Bolehkan Data Pasien Dibuka Jika Wabah

CELEBESRERKINI – Bocornya data pasien seorang pengidap COVID19 di Soppeng, dianggap bukan persoalan besar. Sikap Kadis Kesehatan Soppeng yang bereaksi keras membingungkan.

Sebab, Permenkes nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran memberikan ruang untuk membuka data pasien jika itu adalah wabah penyakit menular dan berupa ancaman luar biasa seperti COVID19. Maka, sikap Kepala Dinas Kesehatan Soppeng, Sallang, yang langsung bereaksi keras atas kebocoran itu dianggap tak memahami substansi Permenkes itu. “Pihak Dinas Kesehatan harus membaca baik-baik substansi Permenkes 36 tahun 2012. Jika penyakit itu adalah ancaman luar biasa dan merupakan sebuah wabah maka itu dikecualikan. Boleh diumumkan tanpa izin dari pasien,” kata pengamat hukum Makassar, Sulaiman Syamsuddin, Sabtu (25/4).

Dalam Permenkes itu di Pasal 9 ayat 1 disebutkan pembukaan rahasia kedokteran tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum. “Kepentingan umum yang dimaksud salah satunya adalah dipoint b yang menyatakan ancaman kejadian luar biasa/wabah penyakit menular seperti COVID19. Selain itu di point e yaitu ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, menyikapi bocornya informasi pasien positif COVID19, Kadis Kesehatan Soppeng, Sallang, menyatakan akan memberikan tindakan tegas kepada aparatnya jika terbukti membocorkannya.

Koordinator Aliansi Masyarakat Lawan Covid-19 (Amalan) 19 Sulsel, Randi Fitriansyah, justru menyebut kelambanan data dan informasi dari Dinas Kesehatan Soppeng membuat data itu bocor. “Kenapa tak langsung diumumkan ke publik bahwa ada yang positif. Itulah akibatnya,” katanya.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih juga menyatakan bahwa data pasien bisa disampaikan ke publik. “Untuk kemaslahatan dan kepentingan umum maka kami nyatakan membuka rahasia kedokteran dalam kondisi sekarang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum positif peraturan perundang-undangan. Ini untuk kepentingan umum yang kondisinya sudah terjadi pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers sikap IDI dan organisasi profesi kesehatan terkait dengan banyaknya data yang bocor terkait COVID19. (mg2)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru