Tuesday 27 September 2022
spot_img

Jangan Memulai Kegaduhan

Salah satu kelemahan kepemimpinan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah (NA) selama ini adalah gampang munculnya kegaduhan publik setiap kali sebuah kebijakan dilahirkan.

Rentetan kebijakannya kemudian banyak melahirkan kegaduhan seperti kebijakan pembangunan proyek mercusuar dan penunjukan pejabat-pejabat dengan kompetensi yang tak terukur.

Untuk penunjukan pejabat-pejabatnya ini, NA dari awal sudah menunjukkan gelagat yang tak biasa. Seperti menarik lebih banyak mantan anak buahnya dari Bantaeng, dan menempatkan figur-figur dengan kompetensi dipertanyakan pada beberapa perusahaan yang seharusnya dikelola profesional. Sontak, kebijakan-kebijakan itu membuat gaduh yang berujung peristiwa tragis OTT KPK.

Publik berharap, suksesor NA pasca ditahan KPK, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) tak mengulangi semua pengalaman pahit NA itu dengan membuat kegaduhah serupa. Asa terpatri karena ASS selama ini memang disinyalir tak cocok dengan berbagai kebijakan NA itu. Apalagi, ASS adalah anak muda yang memang berlatarbelakang profesional karena pernah bekerja di perusahaan multinasional.

Tetapi, ASS rupanya kesulitan melepaskan diri dari problem itu. Faktanya, dalam beberapa hari ini, polemik mulai terjadi dengan kepemimpinannya pasca ia dengan mengagetkan menunjuk seorang figur komisaris mewakili Pemprov Sulsel di sebuah perusahaan nasional dimana Pemprov Sulsel memiliki saham.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sulsel mempertanyakan kredibilitas kader Golkar, Zulham Arif yang ditunjuk sebagai Dewan Komisaris PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk (PT. GMTD, Tbk) yang mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

Di mana Zulham Arif ditunjuk sebagai Dewan Komisaris mewakili Pemprov Sulsel dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dihelat di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (25/5/2021). Pada RUPST Tahun Buku 2020 kali ini, membahas enam mata acara, antaranya menghasilkan keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. GMTD, Tbk.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel, Syamsuddin Karlos mengatakan, penunjukan Zulham Arif sebagai Dewan Komisaris PT. GMTD merupakan hak dari Pemprov Sulsel. Hanya saja, kata Karlos, kredibilitas Wakil Sekretaris Komunikasi Publik DPD I Partai Golkar Sulsel itu perlu diketahui. “Kami persoalkan bukan latar belakang politiknya, kami harusnya dibicarakan agar kami kenal dan bisa mengukur kompetensinya,” sorot Syamsuddin kepada wartawan, Selasa (25/5/2021).

Publik menilai ASS tengah dalam tekanan dalam kepemimpinannya. Pasalnya, Zulham adalah juga menantu dari Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe. ASS sama sekali tak punya kendali atas parlemen di DPRD Sulsel yang punya potensi mengganggu kebijakannya. Sementara Golkar kini mengendalikan 13 kursi di sana.

Meski baru awal, ASS perlu kembali diingatkan untuk tak mengulangi kesalahan pendahulunya. Tindakan pembiaran atas kegaduhan selama ini disinyalir yang membuat aparat penegak hukum terus menempel ketat NA hingga akhirnya dicokok KPK.

Kita tentu tak ingin Sulsel gaduh lagi dengan berbagai kebijakan tak populer para pemimpinnya. Kita ingin semua kembali normal setelah selama ini publik Sulsel didera penderitaan psikis karena kasus NA. (sahrani)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru