Tuesday 06 December 2022
spot_img

Jalur Perseorangan, Dukungan Palsu dan Integritas Penyelenggara

Manipulasi dukungan sangat mungkin terjadi dalam pencalonan perseorangan di Pilkada. Hampir bisa dipastikan, tak seorang Bakal Calon Pasangan Calon (Paslon) pun yang bisa memastikan bahwa seluruh dukungan yang masuk kepadanya adalah dukungan riil yang memang berasal dari hati nurani pemilik KTP.

Mengapa demikian, karena paslon tak mungkin mendatangi warga dan meminta KTP nya langsung. Dia memerlukan banyak jaringan tim di bawah yang tentu saja tak bisa diketahui cara mereka mengumpulkan dukungan.

Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Pilkada sebelumnya, menggambarkan betapa berlapisnya jerat yang dipasang regulasi untuk menghindarkan dukungan palsu. Selain harus menunjukkan kopian KTP, warga yang mendukung juga diminta mengisi formulir BA1- KWK. Formulir ini adalah lembaran pernyataan dukungan dari penyetor KTP. Namun, tentu saja itu tak menjamin terjadinya manipulasi dukungan. Sebab bisa saja tim yang bertugas men kopi sendiri KTP lalu mengisi sendiri Form BA1 itu.

Di sinilah integritas penyelenggaran diuji, baik KPU yang menjadi verifikator maupun Bawaslu yang menjadi pengawas. KPU melakukan dua tahap verifikasi, yaitu verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak).

Dalam vermin, tim verifikator dengan “baik hati” menghitung KTP El ganda dan meloloskan tanda tangan yang 80 persen mirip antara KTP El dengan formulir B1-KWK yang disediakan KPU. Ketiga, tim verifikator tidak teliti dalam melakukan proses verifikasi administrasi (vermin).

Dalam proses vermin tersebut, pengawas pemilu harus berani mencatat dan memproses jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim verifikator baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Mengapa harus berani? Karena pengawas pemilu biasanya hanya menegur langsung di tempat tanpa ada proses lebih lanjut.

Setelah proses vermin, KPU melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan melakukan verifikasi faktual (verfak) KTP El yang telah diserahkan. Verfak tersebut menggunakan metode sensus (mendatangi dari rumah ke rumah).

Dalam proses tersebut seharusnya KPU memberitahu pengawas pemilu, siapa saja yang akan didatangi, karena potensi KPU “main mata” dengan LO sangatlah besar, mengingat sulitnya melewati proses verfak.

Mayoritas dari dukungan yang diverifikasi hanya 1 atau 2 saja yang benar-benar mendukung. Selebihnya tidak valid. Hal tersebut karena, pertama PPS dan Panwascam tidak menemukan alamat yang tertera di KTP El. Kedua, orang tersebut sudah meninggal dunia sejak setahun atau dua tahun lalu. Ketiga, menemukan alamat dan orangnya, tapi orang tersebut tidak merasa memberikan KTP El untuk mendukung si A sebagai Kepala Daerah.

Terlihat aneh memang, fotokopi KTP El yang sejatinya adalah bentuk dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan menjadi tidak jelas saat dilakukan fervak.

Dalam PKPU pencalonan perseorangan dijelaskan bahwa apabila seorang warga menolak namanya ada dalam dukungan maka bisa mengisi formulir BA5-KWK penolakan. Namun, ada banyak warga yang menolak namanya masuk dalam dukungan tetapi enggan meneken surat pernyataan itu. Akibatnya, KPU akan tetap mensahkan dukungannya meski secara lisan ia keberatan. Di sinilah integritas penyelenggara diuji. Sebab, jika seorang warga menyatakan menolak memberi dukungan tetapi enggan mengisi formulir penolakan, maka Bawaslu yang akan menentukan sah tidaknya dukungan itu.

Oleh karena itu, kinerja pengawas pemilu dalam memastikan validitas syarat dukungan calon perseorangan pada proses vermin dan verfak sangatlah penting. Pasalnya, publik tidak dapat secara langsung mengawasi. Hanya pengawas pemilu yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk mengawasi prosesi tersebut secara melekat.

Terakhir, sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, seharusnya pengawas pemilu mempublikasikan bagaimana mereka melakukan pengawasan proses vermin dan verfak. Kemudian, alat kerja apa yang digunakan. Hal tersebut perlu diketahui agar publik dapat mengukur seberapa berhasilnya pengawas pemilu melakukan pengawasan.

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru