Saturday 10 December 2022
spot_img

Dewas RSU La Temmamala Ingatkan Bupati Mengikuti Petunjuk Regulasi dalam Penunjukan Plt Direktur

  • REGULASI – Ketua Dewan Pengawas RSU La Temmamala, Dr. Nurmal Idrus, mewanti-wanti agar figur yang menggantikan direktur rumah sakit itu harus mengikuti regulasi yang ada. (FOTO: IST)

CELEBESTERKINI.com, Soppeng – Keputusan pencopotan Direktur RSU La Temmamala, dr. Nirwana oleh Bupati Soppeng, dianggap sebagai kebijakan tepat oleh Dewan Pengawas (Dewas) RSU La Temmamala.

Kebijakan itu untuk meredam semakin berkembang dan liarnya opini publik terkait penanganan masalah Surat Keterangan (Suket) bebas COVID19 yang diduga palsu oleh rumah sakit plat merah ini. “Ini juga untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan menghadapi semua proses ke depannya. Dengan tak lagi menjabat sebagai direktur, dr. Nirwana bisa lebih tenang menyiapkan pembelaan,” katanya, ketika dihubungi di Surabaya, Selasa 30 Maret 2021.

Namun, konsultan politik yang juga doktor manajemen sumber daya manusia ini, mewanti-wanti agar Pemkab Soppeng dalam hal ini Bupati Soppeng, tetap berada digaris koridor hukum dalam menunjuk pengganti dr. Nirwana. “Psikologi publik dan terutama internal rumah sakit sangat rentan saat ini. Maka, penunjukan figurnya jangan melahirkan kontroversi baru. Harus sesuai amanat dalam UU,” tambahnya.

Regulasi yang dimaksud Nurmal adalah perintah dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dimana direktur atau pimpinan rumah sakit harus berasal dari tenaga medis. “Mutlak tenaga medis, tak ada toleransi. Dan UU itu tak mbedakan apakah pimpinannya dalam posisi definitif atau pelaksana tugas. Hal itu sudah saya sampaikan ke Pemkab sebagai sikap Dewas,” katanya. Dalam Pasal 34 Ayat 1 yaitu berbunyi Kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.

Sementara dalam regulasi lain yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 11 ayat 2 tenaga kesehatan yang termasuk tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. “Mengapa UU tak membedakan plt dan definitif seperti unit kerja lain karena rumah sakit adalah entitas yang khusus dan khas karena menangani masalah kesehatan dan jiwa manusia yang harus ditangani oleh orang yang sangat mengetahui bidang itu,” tukasnya.

Sebelumnya, saat masalah Suket palsu ini mencuat Dewas RSU La Temmamala mengambil tindakan cepat dengan mengirimkan dua rekomendasi. Rekomendasi pertama yang meminta kepada Bupati Soppeng untuk melakukan pemeriksaan mendalam di Inspektorat terhadap masalah tersebut. Rekomendasi kedua ditujukan kepada Komite Medik RSU La Temmamala untuk menilai apakah ada pelanggaran etika profesi.(SAH/REN)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru