Tuesday 06 December 2022
spot_img

Cara Penanganan COVID-19 Dinkes Soppeng Mengkhawatirkan

FOTO: Pemandangan pemudik yang saban tahun selalu membludak di Pelabuhan Parepare. Pelabuhan ini menjadi salah satu pintu masuk terbesar pemudik ke Soppeng, Wajo dan Bone.



CELEBESTERKINI – Puncak pandemi COVID 19 di Sulsel masih jauh. Universitas Hasanuddin memperkirakan puncaknya baru akan terjadi akhir Mei 2020.

Namun cara penanganan COVID-19 di Soppeng yang dikomandoi Dinas Kesehatan Soppeng terlihat mengkhawatirkan. Kelambanan penyediaan data, transparansi data yang tertutup, tak jelasnya skema penanganan ODP dan PDP serta informasi klusterisasi potensi COVID 19, melahirkan kekhawatiran. Padahal, Soppeng meski masuk dalam daerah terendah kasus COVID 19 tak boleh berleha-leha. Pasalnya, ledakan kasus bisa saja terjadi beberapa hari ke depan mengingat Soppeng berpotensi diserang lewat “Imported Case” alias kasus kiriman karena menjadi daerah tujuan mudik puasa terbesar di Sulsel. “Soppeng seperti juga Bone dan Wajo adalah daerah dengan tingkat perantau yang tinggi. Beberapa hari ke depan daerah ini akan diserbu pemudik yang pulang puasa dan lebaran. Pemkab Soppeng, Wajo dan Bone harus punya skema jelas untuk mengantisipasi ini,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Lawan Covid-19 (Amalan) 19 Sulsel, Randi Fitriansyah, Rabu (15/4/2020).

Ketiga daerah ini harus menjelaskan skema penanganan yang jelas agar publik bisa mengetahui langkah antisipasinya. “Misalnya, jika ada pemudik dari zona merah Jawa seperti Jabodetabek. Bagaimana mengetahuinya, apa yang dilakukan setelah sampai di perbatasan, perlakuan apa yang diberikan kepada mereka. Kalau mau diisolasi dimana isolasinya, apakah ada tempat isolasi khusus seperti daerah lain dan bagaimana protokol petugas kesehatan menanganinya. Ini mengkhawatirkan karena apa yang saya sampaikan di atas belum pernah saya dengar dari daerah itu,” tambahnya.

Sebelumnya, kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 dan Dinas Kesehatan Soppeng dikritik kalangan media. Hal itu terkait dengan kebuntuan informasi dan transparansi data yang sulit diperoleh oleh kalangan media. Padahal, data informasi sangat diperlukan publik untuk memetakan kondisi serangan wabah di Soppeng. “Kalau tak ada data dan informasi jelas maka masyarakat yang dirugikan karena berada dalam kekhawatiran,” kata salah seorang jurnalis di Soppeng.

Kepala Dinas Kesehatan Sallang, beberapa waktu lalu membantah pihaknya salah dalam memberikan data terutama terkait adanya perbedaan data antara pihaknya dan provinsi. “Provinsi biasanya yang justru lambat menginput data yang kami kirimkan,” katanya.

Hingga Selasa kemarin jumlah ODP di Soppeng sebanyak 41 orang dengan PDP 4 orang serta 1 orang positif. Satu orang dengan status ODP telah meninggal. (mg2)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru