Saturday 10 December 2022
spot_img

Bawakan Materi Politik Anggaran, Nurmal Justru Dihujani Pertanyaan Netralitas ASN

FOTO: Suasana Bimtek Sosial Politik Kemasyarakatan yang digelar Kesbangpol Kota Makassar, Jumat. (celebesterkini)

MAKASSAR, CELEBESTERKINI – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang mendominasi jalannya dialog dalam Bimtek Sosial Politik Kemasyarakatan yang digelar oleh Kesbangpol Kota Makassar di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman, Makassar, Jumat (6/3/2020) pagi.

Dr. Nurmal Idrus, MM, yang menjadi pembawa materi dibuat kelimpungan. Pasalnya, saat itu pakar manajemen dan perencanaan ini justru membawakan materi mengenai dampak politik anggaran dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Tapi peserta yang sebagian besar ASN Pemkot Makassar mengetahui Nurmal Idrus adalah mantan Ketua KPU Makassar, maka mereka lebih banyak ingin berdiskusi mengenai netralitas ASN. “Kami ingin batasan yang jelas. Sebab, selama ini kami merasa selalu menjadi subyek,” kata salah seorang peserta.

Nurmal menyatakan, batasan ASN dalam politik sangat jelas. “Batasannya tegas. Anda sama sekali tak boleh bersentuhan dengan politik dukung mendukung dalam bentuk apapun. Bahkan, status media sosial anda pun bisa bermasalah jika menyinggung terkait dukungan,” katanya.

Ia mewanti-wanti agar ASN Pemkot Makassar menjauhkan diri dari kemungkinan terkontaminasi politik jelang pilwali Makassar. “Sebab potensi dimanfaatkan calon sangat besar karena memang harus diakui anda adalah faksi besar dalam kontestasi perebutan suara,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Nurmal membeberkan bagaimana dampak politik anggaran bisa membawa nilai positif dan juga negatif dalam perencanaan pembangunan daerah. “Tuntutan atau usulan pembangunan dari bawah selalu lebih besar daripada persediaan anggaran pemerintah. Maka, politik anggaran bisa membawa kemaslahatan ketika dijalankan dengan substasi berdasar kebutuhan prioritas bukan keinginan,” jelasnya.

Untuk itu ia menyarankan agar ASN Pemkot Makassar yang berada di garda perencanaan bisa mengetahui dengan detail setiap program yang akan dibahas baik di tingkat TAPD maupun di Banggar DPRD. “Selama ini bagian perencanaan di unit kerja selalu kalah argumen ketika diminta menjelaskan mengenai sebuah program. Mereka kadang hanya mampu menjelaskan proses dan outputnya tetapi tak bisa menjelaskan secara detail apa outcome dan impact program,” tukasnya. (mg3)

Artikel Terkait
- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru