Monday 26 September 2022
spot_img

Awasi Kades Nakal, BPD Mesti Lebih Maksimal

PROYEK – Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek talud jalan yang menggunakan ADD di sebuah desa. BPD sebagai perwakilan warga diminta untuk lebih maksimal dalam mengawasi semua program desa. (IST)

CELEBESTERKINI.com, Makassar – Banyaknya bermunculan kasus penyalahgunaan Dana Desa (ADD) yang dilakukan oknum Kepala Desa, mestinya menjadi atensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk lebih memaksimalkan perannya.

Sebagai ‘parlemen desa’ yang diangkat untuk mewakili kepentingan warga desa, BPD harus tampil lebih bergigi dalam mengawasi penggunaan anggaran pada setiap program di desa. “Sejatinya, UU Desa telah memberikan kewenangan besar kepada BPD untuk mengontrol penuh kepala desa. Tetapi yang terjadi, banyak yang justru berkolaborasi dengan ikut memyalahgunakan dana desa itu,” kata Rian Darmawan, dari Pelita Khatulistiwa, sebuah LSM yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia, Sabtu 10 April 2021 di Jakarta.

Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur meminta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalin sinergitas yang baik dengan kepala desa.

Wabup Luwu Utara Suaib Mansur saat membuka Bimtek BPD se Lutra di Makassar, Sabtu, 10 April 2021. (LUTRAKAB)

Hal itu disampaikan Suaib saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Bimtek Sinkronisasi Tugas dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berlangsung di Dalton Hotel Makassar, Sabtu (10/4). “BPD ini dianggap sebagai “parlemen” desa dan merupakan lembaga yang memunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannnya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran,” kata Suaib.

Ia menegaskan, BPD tak usah ragu menjalankan tusi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
“Sebab undang-undang dan peraturan pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas kepada BPD. Dengan adanya mekanisme “check dan balance” ini memberikan hak kepada BPD untuk bertanya dan konfirmasi mengenai pembangunan desa sehingga akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa,” tegas mantan Kadis PUPR ini.

Untuk itu, Suaib berharap BPD dapat menjalin komunikasi yang harmonis dengan kepala desa. “Sekaligus bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi / konsultasi serta bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di desa. Tidak kalah penting, anggota BPD harus memahami kondisi dan situasi, problematika, serta aspirasi yang ada di masyarakat. Kedepankan budaya jujur, gotong-royong, kebersaamaan dan terbuka dalam bekerja dan melayani masyarakat,” pinta Suaib. (Rn/mal)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Tetap Terhubung

512FansSuka
0PengikutMengikuti
26PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terpopuler

Komentar Terbaru